Mulai Juni 2025 Mendatang, Aceh Jaya Buka Layanan Pembuatan Paspor

Bupati Aceh Jaya Safwandi dan Kadis terkait bertemu dengan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Meulaboh. l Foto: Ist

CALANG - Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik di bidang keimigrasian, Pemkab Aceh Jaya melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menjalin kerja sama dengan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Meulaboh.

Kerja sama ini ditandai dengan kunjungan silaturahmi dan koordinasi antara Bupati Aceh Jaya Safwandi bersama Plt Kepala DPMPTSP Dahrial Saputra, Senin 19 Mei 2025 menjumpai Kepala Kantor Imigrasi Meulaboh, Jamaluddin.

Hasil pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan untuk membuka layanan Eazy Passport yang akan beroperasi mulai bulan Juni 2025 di kantor DPMPTSP Aceh Jaya.

Dengan hadirnya layanan ini, masyarakat Aceh Jaya tidak lagi perlu menempuh perjalanan jauh ke Meulaboh untuk mengurus paspor

"Layanan ini merupakan bentuk komitmen kami dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan memberikan kemudahan dalam akses layanan keimigrasian," kata Safwandi.

Inovasi Eazy Passport ini menjadi angin segar bagi masyarakat yang membutuhkan dokumen perjalanan luar negeri, baik untuk keperluan ibadah, pendidikan, maupun perjalanan lainnya.

Layanan ini dirancang agar lebih efisien, cepat, dan nyaman.

DPMPTSP Aceh Jaya telah menyiapkan berbagai fasilitas penunjang untuk kenyamanan pengunjung. Di antaranya, ruang laktasi untuk ibu menyusui, ruang bermain anak, serta ruang tunggu yang dilengkapi kursi ergonomis, pengatur suhu ruangan, dan hiburan televisi.

Selain itu, tersedia toilet yang bersih, area parkir yang luas dan aman, serta fasilitas ramah disabilitas seperti kursi roda dan aksesibilitas khusus.

Seluruh pelayanan akan ditangani oleh petugas yang ramah dan profesional melalui loket-loket yang tertata dengan jelas, guna memastikan proses pembuatan paspor berjalan lancar dan nyaman.

Dengan hadirnya layanan paspor ini, Pemkab Aceh Jaya berharap dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat sekaligus mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di wilayah tersebut. (*)