Sidang ini merupakan kelanjutan dari upaya penyelesaian kerugian daerah berdasarkan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Aceh 2023.

DPRK Abdya, bersedia mengembalikan kelebihan anggaran tunjangan rumah selama 2 bulan sebagai bentuk tindak lanjut Saran BPK RI.