Anggota DPRK Aceh Jaya Desak BKSDA Serius Tanggani Konflik Gajah dan Manusia
CALANG - Konflik antara satwa liar dan masyarakat kembali terjadi di Kabupaten Aceh Jaya.
Dalam dua hari terakhir, satu ekor gajah liar ditemukan mati di lahan persawahan milik warga di Kemukiman Pasie Raya, Kecamatan Pasie Raya.
Peristiwa ini memicu reaksi keras dari warga dan anggota DPRK Aceh Jaya yang mendesak pemerintah segera mengambil tindakan serius.
Anggota DPRK Aceh Jaya, Abdul Muthaleb, menyatakan bahwa konflik satwa liar dengan masyarakat sudah berlangsung lama di berbagai kecamatan.
Ia menilai perlu adanya keterlibatan aktif dari pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten dalam menangani persoalan ini.
“Ini bukan kejadian baru. Gajah bukan hanya merusak lahan pertanian dan perkebunan, tapi juga membahayakan keselamatan warga yang tinggal berdekatan dengan jalur perlintasan satwa,” ujarnya, Sabtu (12/4/2025).
Ia mencontohkan insiden terbaru di Pasie Raya, di mana seekor gajah liar mati setelah memasuki kawasan pertanian warga.
Abdul Muthaleb mendesak agar pemerintah segera mencarikan solusi konkret, seperti relokasi atau pengamanan jalur satwa, agar masyarakat dan satwa dapat hidup berdampingan.
Sementara itu, tokoh masyarakat Kecamatan Pasie Raya, Muhammad Lado, juga menyampaikan kekhawatiran serupa. I
a mengungkapkan bahwa pasca kematian gajah di Desa Alue Jang, kawanan gajah lainnya kembali mengobrak-abrik lahan pertanian warga di Permukiman Sarah Raya.
“Baru sehari setelah penemuan bangkai gajah, kawanan lain masuk ke desa-desa sekitar. Mereka merusak tanaman palawija, sawit, pisang, bahkan rumah warga di Buket Kemuneng,” katanya.
Muhammad Lado meminta agar pemerintah daerah, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), dan instansi terkait tidak menunggu jatuhnya korban jiwa untuk bertindak.
“Jangan tunggu ada korban manusia dulu baru turun ke lapangan. Kami butuh solusi nyata, mulai dari patroli rutin, pembuatan pagar gajah, hingga relokasi jika perlu,” tegasnya.
Konflik satwa liar, khususnya gajah, memang bukan hal baru di Aceh Jaya. Namun hingga kini belum ada penanganan komprehensif untuk mengatasi persoalan tersebut oleh pemerintah.
“Sudah saatnya konflik ini tidak dianggap hal biasa. Perlu langkah terpadu lintas sektor agar tidak terus berulang dan menimbulkan kerugian yang lebih besar,”cetusnya.(**)
Komentar